Paket kiriman saya sudah sampai di cengkareng tetapi harus melengkapi izin impor barang bukan baru dari kementrian perdagangan. Saya telah mencoba mengurus surat izin impot barang bekas perorangan pada unit pelayanan perdagangan terpadu 1 di departemen kementrian perdagangan jalan m. Ridwan rais, tetapi departemen perdagangan jakarta jl. M. Ridwan rais sudah tidak menerima lagi karena :

1. Surat permohonan ijin impor barang bekas untuk perorangan tidak di kementrian perdagangan dan hanya menerima permohonan ijin barang bekas perusahaan saja sesuai permendag 118 tahun 2018 dan berlaku mulai 1 januari 2019.

2. Kementrian perdagangan menyampaikan bahwa kewenangan untuk mengeluarkan barang tersebut ada di bea cukai soekarno hatta.

3. Sedangkan pihak bea cukai soekarno hatta menyampaikan untuk pemasukan barang bekas pribadi mengacu pada permendag 48/ m-dag/per/7 /2015 dan harus barang baru dan perizinan barang bekas perorangan ada di kewenangan departemen perdagangan.

Mohon bapak ibu yang berwenang di departemen perdagangan dan bea cukai dapat membantu untuk hal ini.

Karena paket saya ditahan di bea cukai karena barang bekas yg saya gunakan untuk dipakai sendiri, saya mohon ada tanggapan dari bapak atau ibu di kemendag dan bea cukai untuk merespon, saya lampirkan juga di laporan ini.

Sebagai konsumen / importir pribadi mempunyai hak untuk mengimpor keperluannya dengan harga termurah selama tidak mengimpor barang yg dilarang atau yg dibatasi impornya.

Mohon dapat diverifikasi dan diproses laporan saya ini.

Terima kasih

Kepada yth pemerintah kab rejang lebong prop bengkulu kami hanya sebagai petani karet ,sangat2 mengharapkan harga karet diatas minimum rp 10000 . per kg kelompok tani sejahtera desa tanjung heran kec sindang beliti ulu(sbu) r/l curup

Pak menteri. saya tinggal di pulau bangka.
harga timah di bangka semakin menurun pak. walaupun harga timah di lme $16.455 per metrik ton = rp 230.370.000 per metrik ton. apakah sesuai timah para produsen di beli hanya dengan harga 150.000 /kg sn itu belum termasuk potongan pajak dll. untuk timah dengan kandungan sn tinggi. harga hanya kisaran 100 rb - 110 rb rupiah di beli oleh perusahaan plat merah di pulau bangka. bisa di katakan perusahaan plat merah tsb mengambil untung kotor hampir skitar 80 jt rupiah per metrik ton. itu sangat merugikan bagi para produsen di pulau bangka. apakah smua ini akibat adanya praktik monopoli oleh perusahaan plat merah tsb pak menteri ? karna sebelumnya di saat masih ada semelter milik swasta masih beroperasi di pulau bangka. harga tidak pernah sampai seburuk ini. terima kasih pak menteri. mohon toleransi nya untuk masyarakat pulau bangka

Peredaran vape tolong dibatasi , saya sebagai masyarakat yang tidak suka dengan bau asap merasa terganggu

Sudah 6 bulan PI-TPT (untuk kebutuhan ikm) belum diterbitkan
Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan No. 85/M-DAG/PER/10/2015 jo. 64/M-DAG/PER/8/2017, untuk produk dengan HS Code 6001.10.00 dikenakan LARTAS import PI TPT dan Laporan Surveyor, Perusahaan kami sudah mengajukan permohonan PI-TPT (UNTUK KEBUTUHAN IKM) sejak tanggal 20 Maret 2019, dan menurut log permohonan di INATRADE sejak tgl 25 Maret 2019 sudah proses persetujuan permohonan dan bahkan di halaman data permohonan di Inatrade Status Perijinan Sudah Berlaku dan masa berlaku hingga 25 Maret 2020.
Namun Perijinan tersebut tidak kunjung terbit, sudah dicoba beberapa kali mendatangi UPTP Kemendag tapi tidak mendapat kejelasan dan hanya diminta menunggu karena permohonan sedang di proses, dan karena UPTP juga tidak bisa memberikan penjelasan, kami diminta mengirimkan surat ke kementrian perdagangan agar perijinan ini dapat diterbitkan, kami pun mengirimkan surat pada tgl 25 Juli 2019, namun sampai hari ini tgl 16 September 2019 kami tidak mendapatkan respon dari kementrian dan PI-TPT (UNTUK KEBUTUHAN IKM) belum di terbitkan.
Berikut kami lampirkan log dari INATRADE dan Surat Keluhan kami kepada Kemendag.

Mohon agar ditindaklanjuti.
Terima Kasih

Yth. Bapak Presiden
Mohon diusut kemanakah menteri perdagangan bagian penerbitan perijinan import sehingga semua berkas pengajuan ijin terlambat dari janji yang ada di Permendag 47 tahun 2019?

Permendag 47 tahun 2019
Pasal 3 point ke 3, paling lama 3 hari kerja diterbitkan jika dokumen lengkap dan benar, jika dokumen salah maka akan ditambah 3 hari lagi dan ditolak jadi total 6 HK jika ditolak.

Saya mengajukan PI-B2 sejak tanggal 28-08-19 jam 09.42 pagi. Hingga saat ini tanggal 10-09-19 jam 09.44 pagi terhitung 10 hari kerja dan status masih diproses.

Kemudian saya menghubungi 021-3841961 ext 35204, diinfokan menunggu keputusan menteri dan beliau yang memberikan info berkata bahwa menteri masih ke LUAR NEGERI (Thailand).

Bagaimana nasib import bahan baku untuk produksi?

APAKAH PERATURAN TIDAK BISA DIPATUHI OLEH PEMBUAT?

Jikalau peraturan tidak bisa ditepati lebih baik dihapus saja peraturannya.
Itu adalah tanggung jawab instansi terkait pembuat peraturan dan tidak ada alasan untuk menghambat proses seperti ini.

Anda (para petinggi instansi pembuat peraturan) yang membuat peraturan harus bertanggung jawab, jangan hanya meminta kami masyarakat mematuhi peraturan tapi pemerintah sendiri tidak disiplin.

Pak Jokowi tolong turun tangan mengatasi ini.

Terima kasih.

Petugas direktorat import telp 021-3841961 ext 35204 yang menerima teleponnya seorang cewek yang tidak sopan. Disaat saya menelpon pertama kali untuk mendapatkan informasi proses perijinan, tidak dibantu dicek dan dijawab dengan nada tinggi dan keras. Kemudian saya telfon kedua kalinya saya tanya baik-baik tetapi dijawab dengan perkataan nada tinggi dan ketika saya menjelaskan, dia langsung memotong omongan saya dengan bernada keras dan telfon langsung ditutup. Belum sempat tanya siapa namanya. Tolong ditindak tegas petugas seperti itu. Saya hanya ingin dibantu dilacak proses permohonan ijin tetapi mendapatkan perlakuan yang tidak sopan. Kalian dibayar dari uang rakyat. Ingatlah itu.
Tolong untuk saling menghargai. Tolong diusut tuntas karena tidak sopan dan tidak memberikan pelayanan yang baik bila perlu dimutasi atau di demosi saja petugasnya. Cerminan petugas pemerintah yang tidak patut ditiru. Di kemendag banyak yang tidak beres sejak saya awal memasukkan permohonan, sistem dan permendag tidak sinkron, misskom antar kepala seksi dan petugas, petugas tidak sopan, permohonan tidak diselesaikan tepat pada waktu yang tercantum di permendag. Perbaikilah kinerja petugasmu. Kami butuh penjelasan dan solusi darimu bukan judes dan tidak sopanmu. Terima kasih.

Sehubungan akan dilakukannya impor perusahaan kami pemilik api-p dan sesuai dengan permendag no. 87/m-dag/per/10/2015 pasal 19 point f, apabila termasuk pada barang modal, bahan baku dan atau bahan penolong tidak diwajibkan laporan surveyor (ls), maka perusahaan kami mengajukan permohonan surat pengecualian laporan surveyor (ls) untuk barang cement pp woven bags size 50 kg 1 plys di inatrade pada tanggal 16 agustus 2019. adapun cement pp woven bags size 50 kg 1 plys tersebut akan dipergunakan sendiri dan tidak diperjualbelikan. namun, sampai sekarang 29 agustus belum ada progress yang pasti, proses permohonan masih diproses subdit. sedangkan diketerangan permohonan tertulis : dokumen anda sudah melewati waktu pemrosesan. cs perizinan mengatakan bahwa waktu proses ini selama 5-10 hari. pihak kami mencoba menghubungi telepon dgn ext terkait pun sulit sekali untuk diangkat, sekali diangkat jawabannya tidak pasti “saya tidak tahu ibu”. lokasi perusahaan saya juga jauh untuk bolak-balik ke kementerian perdagangan hanya untuk menanyakan status permohonan yang sudah online. yang saya ingin pastikan jika telah melewati batas waktu seperti ini, mohon untuk di informasikan segera kalau ada persyaratan yang kurang agar perusahaan kami dapat menyiapkan dokumen kekurangan tersebut. nomor pendaftaran : 344541/inatrade/08/2019.
demikian saya sampaikan, mohon untuk konfirmasi segera.
terima kasih bapak/ibu atas kerjasamanya dan berkenan untuk merespon laporan ini.

cilegon, 29 agustus 2019
best regards,

Saya ingin melaporkan terkait permohonan izin impor hortikultura di Inatrade. Sebelum nya ini bukan pertama kali saya melakukan laporan, perusahaan kami rutin melakukan permohonan di Inatrade sejak 2012 dan masalah keterlambatan proses perizinan sudah sering saya temui padahal menurut Permendag 44 thn 2019 pasal 9 permohonan wajib diterbitkan atau ditolak 2 hari setelah permohonan diajukan, sebagai informasi perusahaan saya berdomisili di Makassar sehingga sulit bagi saya untuk bolak balik ke Jakarta hanya untuk menanyakan status permohonan yang sudah online walaupun sudah pernah saya ke sana hanya untuk menanyakan status permohonan berhubung telpon customer service nya jarang dijawab dan kalo pun dijawab tidak bisa memberi solusi. Khusus untuk permasalahan kali ini, permohonan saya sudah ditolak sebanyak 5x dengan alasan diminta melampirkan akta yang membuktikan saya sebagai pengurus perusahaan, saya heran kenapa status saya baru dipertanyakan sekarang padahal saya sudah menjabat sebagai direktur perusahaan sejak 2017 dan sudah saya lampirkan di kolom dokumen validasi akta yang membuktikan itu tetapi tetap saja ditolak. Pesan saya untuk Inatrade bekerja lah dengan profesional, ini bukan era tempo doloe lagi yang pengurusan izin harus diundur-undur atau dicariin celah untuk ditolak2in. Nomor pendaftaran terakhir yang ditolak adalah 346016/INATRADE/08/2019.

Saya bingung mau lapor kemana, marketplace sekarang menjamur dan hampir semua warga muda indonesia sudah belanja via online, yang jadi permasalahan sekarang penjual luar negri khususnya china dengan mudahnya menjual barangnya ke indonesia tanpa biaya pajak karena harga barang yg dia jual dibawah aturan pajak bahkan gratis ongkir pula. sedangkan penjual lokal apalagi distributor barang masuk pasti kena pajak. kasusnya kuantitas barang yang dijual sekarang lebih banyak penjual luar negeri, ntah berapa ratus ribu jumlah barang tiap jam nya barang ke indonesia masuk tanpa kena pajak, akankan pemerintah diam akan hal ini?