Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan

Jalan Medan Merdeka Barat No. 15 Jakarta Pusat 10110 021-3521121 / 021-3520145
5 Feb, 19:00
628133164xxxx
SMS Ditutup oleh Sistem

Pa jokowi, itu wni eks isis tdk perlu dipikirkan utk dipulangkan itu ada-lah resiko bagi mereka yg tunduk pada nkri, tapi mari pikirkan kita pikirkan ribuan jiwa wni yg kena banjir

2 Feb, 10:30
David Hendrajaya
Website Ditanggapi oleh Pelapor

Saya adalah warga negara biasa yang merupakan pelaku bisnis sekaligus pemerhati masalah ekonomi.
Saya ingin menyampaikan keprihatinan saya atas kondisi ekonomi kita saat ini, terlebih belakangan ini sedang ramai dibahas Omnibus Law yang nampaknya menimbulkan kegaduhan di masyarakat karena dianggap terlalu memprioritaskan kepentingan investor asing baru.

Penyusunan Omnibus Law ini seolah-olah terkesan reaktif karena ingin mengejar ketertinggalan investasi asing yang masuk ke negara tetangga kita, yaitu Vietnam, apalagi sejak Vietnam membuat Free Trade Agreement dengan Uni Eropa dengan tarif perdagangan 0%, negara kita seolah-olah ingin mencari cara instan untuk segera dapat mengangkat indikator-indikator perekonomian, seperti misal laju pertumbuhan ekonomi, angkatan kerja, kinerja ekspor dan penanaman modal asing di negara kita.

Nampaknya negara telah melupakan bahwa sebenarnya selama ini yang menyokong ekonomi kita adalah UKM, UKM-lah yang menjadi sendi-sendi ekonomi dan yang UKM pula yang sebenarnya menjadi pilar penyangga ekonomi negara kita sekalipun itu di saat krisis ekonomi.

UKM yang merupakan penggerak ekonomi, yang menggerakan masyarakat untuk terus bekerja demi memenuhi kebutuhan hidup mereka dan kemudia membelanjakan uang yang telah mereka peroleh, mengapa seolah selalu dianaktirikan, padahal tanpa UKM, apa jadinya negara ini?

Apakah setiap hari setiap penduduk Indonesia belanja di pasar ritel modern/ supermarket besar untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari?
Apakah setiap hari penduduk Indonesia selalu belanja barang & jasa di pusat perbelanjaan? Walaupun hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari yang sederhana seperti mulai dari bahan makanan, bahan bangunan dan pakaian?
Juga apakah setiap orang yang membutuhkan tempat tinggal harus tinggal di apartemen/ di perumahan yang dibangun oleh para pengembang besar?
Dan yang paling akhir berapa banyak penduduk kita yang melakukan ekspor ke negara lain?

Apabila jawaban dari semua pertanyaan adalah tidak, lantas mengapa negara seolah tidak memperhatikan keberadaan UKM yang walaupun memang skalanya lebih kecil dari pengusaha nasional namun bila seluruh UKM di negara ini diakumulasi ternyata jumlah kontribusinya sangat besar?
Bukankah UKM punya kefleksibelan sekaligus ruang yang cukup luas untuk berekspansi?

Mengapa negara selalu mengkultuskan ekspansi investor asing baru sebagai "juru selamat" perekonomian?

Bukankah selama krisis ekonomi 1998, 2000-2001-2003 dan 2008 yang menopang perekonomian kita adalah UKM? Bukankah UKM kuat terbukti merupakan unit bisnis yang secara permodalan, pemasaran & ketahanan bisnis telah terbukti defensif dalam menghadapi gejolak ekonomi?

Sekumpulan UKM yang telah bertahan selama sekian dekade memiliki pundi-pundi dana yang tidak bisa disepelekan, namun mengapa negara nampaknya "puas" dengan mengejar pajak pengusaha UKM saja dengan berbagai macam varian-nya?

Mengapa alih-alih menggunakannya pajak untuk terus "menggerus" UKM yang nyata-nyata telah menopang kita, negara ini tidak memberikan kemudahan & kelancaran iklim usaha untuk UKM-nya agar dapat berkembang dari kondisi yang semakin penuh tantangan seperti saat ini?

Padahal sebagai pemerintahan sebuah negara yang mempunyai kendali atas dirinya sendiri, hingga saat ini masih banyak layanan penegakan hukum yang buruk & memberatkan secara finansial, penegakan perda tata ruang di perkotaan yang hanya diterapkan di jalan besar belaka, tidak sampai ke jalan-jalan kampung, pelayanan publik mulai dari tingkat kelurahan, kecamatan hingga ke pemkot yang tidak responsif terhadap keluhan atas permasalahan yang dihadapi masyarakat.

Hal pelayanan publik yang buruk seperti ini sejak era orde baru masih selalu saja menghalangi UKM untuk dapat berkontribusi lebih lagi dalam turut menjaga pertumbuhan perekonomian.

Apakah selama ini penerimaan pajak yang sedemikian besarnya ini tidak mampu mendukung pemerintah dalam mereformasi pelayanan publik yang demikian? Apakah negara tidak mampu bertindak tegas terhadap ASN yang tidak mau & tidak mampu bekerja dengan baik?

Mengapa kita seolah lebih senang membuat gaduh negara yang kita cintai ini secara terus-menerus (dari mulai sejak Pilkada DKI Jakarta hingga sekarang ini, dimana elemen buruh berbenturan dengan pemerintah) hanya demi mendatangkan investasi asing yang pada ujungnya keuntungannya akan ditarik pulang ke negara asalnya masing-masing (sebagaimana yang dilakukan oleh perusahaan PMA yang ada di negara kita selama ini)?

Akankah UKM akan selalu menjadi "anak tiri" namun menjadi "sapi perah" di negara ini?

Lalu apa yang akan terjadi apabila UKM semakin lama semakin menyusut, dan perusahaan asing serta perusahaan besar semakin menguasai perekonomian kita?

Apakah pemerintah tidak jemu terus bersedia memberikan dana talangan untuk menalangi perusahaan-perusahaan besar yang bangkrut apabila suatu saat nanti negara kita tertimpa krisis?

Apakah kita akan selalu melihat perusahaan asing selalu merampingkan bisnisnya bahkan menutup bisnisnya di Indonesia saat terjadi krisis?

Apakah pemerintah menunggu terjadi resesi, terdapat beberapa perusahaan besar bangkrut, terjadi PHK Massal, perusahaan PMA tutup, baru akhirnya akan mulai memperhatikan UKM?

Terimakasih atas perhatiannya. Apabila terdapat kesalahan kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya, saya hanya ingin menyampaikan keprihatinan saya yang mendalam akan kondisi ekonomi kita saat ini, saya percaya negara masih mempunyai hati untuk mengelola negara ini kearah yang lebih baik

28 Jan, 12:27
Anonim
Website Ditindaklanjuti oleh Instansi Selesai otomatis dalam 3 hari

Selamat siang bagian Perundangan dan Hukum Makhamah Agung,

Mau bertanya, apakah status dari kelembagaan bpjs pada saat ini sesuai dengan uu no 24 tahun 2011 tentang badan penyelenggara jaminan sosial, dan bagaimana status kepegawaian para pegawainya ?
Mengingat :
1. Menurut uu tentang bpjs, status bpjs adalah badan hukum publik
2. Bpjs merupakan instansi nirlaba (tidak diperbolehkan mendapat laba), artinya sudah tidak bisa dikategorikan sebagai bumn sama saat masih berstatus pt. Askes dan pt. Jamsostek
3. Transformasi lembaga dari bumn ke lembaga negara melalui pembubaran tanpa likuidasi, dan sesuai uu bpjs dibentuk dan dibiayai apbn
4. Anggaran kesehatan bpjs dibiayai oleh apbn, artinya bumn tidak menggunakan apbn secara terus-menerus
5. Tugas dari bpjs merupakan program negara, yang berarti menjalankan tugas negara dalam pemerintahan, sama seperti lpnk dan kementerian
6. Status kepegawaian pegawai bpjs masih menggantung, karena dari sisi instansi bukan bumn artinya bukan pegawai bumn, dan jika sebagai pegawai lembaga negara tidak diberikan nip dari bkn.
Bagaimana perlakuan dan pengakuannya ?
Terimakasih.

18 Okt 2019, 11:05
Anonim
Website Ditutup oleh Sistem

Masih ditemukan buletin jum’at bertemakan khilafah di masjid-masjid di kota balikpapan. Terlampir dari masjid istiqamah pertamina balikpapan. Harap ditindaklanjuti dan dilarang karena menyebarkan ideologi selain pancasila.

24 Agu 2019, 19:30
628133164xxxx
SMS Ditutup oleh Sistem

Disarankan agar kasus Papua tidak perlu lagi di bahas tv karena suasana di papua sudah kondusif, karena polri dan TNI sudah kerja keras, tapi bahaslah hal2 yg tidak berbau politik.

12 Mar 2019, 13:37
Anonim
Website Ditanggapi oleh Pelapor

Untuk menyelesaikan konflik papua, sebenarnya lipi sudah mengeluarkan kajiannya. mohon bisa mendasarkan penanganan konflik di papua berdasarkan kajian tersebut. karena bagaimana pun, para penduduk asli papua adalah saudara-saudara kita. ingat kata bung karno, nasionalismeku adalah kemanusiaan.

24 Nov 2018, 12:20
Thamrin Wijaya
Website Ditutup oleh Admin

Persepsi Aparat Penegak Hukum vs BPK RI

Dengan hormat kami menyampaikan keluhan para mantan narapidana tipikor yang telah menyelesaikan masa hukumannya, namun masih tetap dituntut harus mengembalikan kerugian negara/daerah atas kasus tipikor yang sama.
Alasan dari Badan Pemeriksa Keuangan adalah vonis tipikor tidak menggugurkan tuntutan perdata. Hal ini jelas bertentangan dengan persepsi aparat penegak hukum seperti Kejaksaan Agung maupun Badan Reserse Kriminal Mabes POLRI.
Mohon tindak lanjut Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan Hak Asasi Manusia Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan mengingat sebagian besar piutang daerah berupa tuntutan ganti rugi atas kasus tipikor yang dikenakan kepada mantan narapidana tipikor yang telah menjalani masa hukumannya.

17 Mei 2018, 15:26
628535800xxxx
SMS Ditutup oleh Admin

Saya ingin menyarankan hal-hal berikut untuk pemberantasan teroris, yaitu segera bentuk agen anti teroris di bawah asuhan Polri dan TNI yang terdiri mitra sejajar (Kepala Desa, Kepala Dusun, RT, RW) di masing-masng desa/kelurahan di Indonesia. Lalu diadakan pertemuan bulanan untuk koordinasi. Perlu juga melibatkan tokoh agama dan guru.

17 Mei 2018, 10:40
628221878xxxx
SMS Ditutup oleh Admin

bom meledak dimana mana,selama ini pemulung yang bawa karung tidak dicurigai oleh aparat waspada terorris menyamar jadi pemulung,

8 Feb 2018, 00:00
8213192xxxx
SMS Ditutup oleh Admin

Yth. Kementerian Hukum dan HAM

Pelapor yang merupakan Trust Law Office menyampaikan pengaduan terkait klien pelapor atas nama Arnold P. Abineno yang merupakan ahli waris Alm. Mayor. Purn. Alexander Christoffel Abineno. Pelapor menyampaikan pengaduan terkait hak atas rumah mereka yang pelapor anggap merupakan status hibah dari Kepala ALRI saat itu (Laksama TNI R.E. Martadinata). Pelapor menyampaikan bahwa status hibah tersebut diberikan pada 6 Oktober 1966. Namun, kini rumah tersebut menjadi bagian sengketa antara keluarga pelapor dan TNI AL. Adapun kronologis lengkap dan berkas pendukung terkait pengaduan pelapor terdapat dalam lampiran.
Mohon untuk ditindaklanjuti. Terimakasih

DIIKUTI OLEH